Belakangan pemerintah “mendadak” sangat perhatian pada industri thrifting atau pakaian bekas impor di Indonesia. Namun perhatian ini bukan dalam bentuk support atau dukungan namun dalam bentuk larangan.
Secara aturan hukum, pemerintah memang telah melarang aktivitas thrifting sejak tahun 2015 melalui Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun menarik juga, kenapa produk hukum yang dikeluarkan pada 2015 justru ‘seakan-akan’ baru aktif ditegakkan 2023?
Mungkin saat awal-awal diresmikan aturan tersebut sudah ditegakkan, tetapi sebelum sekarang ini ramai persoalan pakaian impor bekas, bukankah sebelumnya juga sudah banyak ditemukan penjual baju impor bekas?
Baca Juga :
Thrifting, Trend Fashion Hemat dan Upaya Kurangi Sampah Tekstil
Baik yang mempromosikan dagangan secara online melalui platform media sosial seperti instagram, facebook, situs-situs e-commerce (Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shoppe, dll), ataupun fokus berjualan offline dengan membuka toko.
Bahkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 Indonesia tercatat melakukan impor pakaian bekas senilai US$44.000 atau setara lebih dari 650jt rupiah, dengan total volume sebanyak 8 ton. Serta baru-baru ini, Kementerian Perdagangan memusnahkan pakaian bekas impor dari Korea senilai 10 milyar rupiah.
Industri yang oleh pemerintah dianggap ‘ilegal’ ini, secara jelas telah berkembang. Semakin berkembang suatu industri, terlepas dari baik buruknya, akan semakin besar dampaknya ketika industri itu ditutup secara paksa.
Katakanlah pakaian bekas impor ini menjadi solusi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah untuk mendapat akses pakaian yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, lalu industri ini dianggap mematikan industri pakaian lokal.
Seharusnya semenjak 2015, ketika telah diresmikan larangan pakaian impor bekas, pemerintah komitmen dengan produk hukum yang dibuatnya. Bukan malah membiarkan industri pakaian impor berkembang seperti sekarang ini Baca konten selengkapnya di Tabloid Inspirasi Pendidikan