BATU, IP – Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017/2018 jumlah siswa tingkat SMK di Indonesia mencapai 4,9 juta orang, SMA 4,8 juta, SMP 10,1 juta, dan terbanyak SD, 25,5 juta orang. Pemerintah sudah menyalurkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 18,1 juta siswa selama setahun terakhir.
Demikian menurut siaran pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Rabu (28/10/2020), dikutip dari Antara. Sementara dengan besaran nominal yang dianggap relatif kurang. Terlebih saat proses pendidikan dalam pandemi Covid-19 dilakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam jaringan (daring) bisa dibilang tidak memiliki efek.
Dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, KIP program pemerintah pusat. Daerah hanya sekadar mengetahui. Artinya, kebutuhan bersifat urgen dan faktual realis yang diketahui oleh pemerintah kota (pemkot) tidak memiliki hak intervensi.
“Teknis operasional anggaran dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, bukan pemkot. Koordinasinya melalui dinas yang sifatnya koordinasi kementrian seperti Dinas Sosial untuk data dan untuk kartu dari Dinas Pendidikan. Kemudian, anggaran langsung masuk kepada rekening siswa,” kata dia.
Kebutuhan siswa berubah seiring belum usainya pandemi Covid-19. KBM daring terus dilakukan dan kendala juga berubah. “Yang di-cover KIP nggak banyak, sementara mereka yang membutuhkan lebih banyak. Apalagi, saat ini kebutuhan siswa bukan hanya pendanaan. Kondisi saat ini jika memang pendidikan daring harus masih dilakukan, maka kendala gadget ini juga satu permasalahan baru,” imbuh Ludi.
Lebih lanjut, Ludi juga menyoroti kuantitas dari KIP. “Terkait jumlah nominal KIP, istilahnya daripada gak ada ya lumayan. Mengapa demikian? Pemerintah pusat sudah ada Bantuan Operasional Siswa Nasional (Bosnas). Bahkan, Bantuan Operasional Siswa Nasional (Bosda) nominalnya lebih besar dan kontinyu, serta merata pembagiannya,” tandas Ludi. (doi/sap)
