KAB MALANG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak, secara daring di Jakarta, pada Senin (1/2). Namun demikian, tidak seperti Kota Batu dan Kota Malang, Kabupaten Malang tidak mewakilkan satu sekolahpun dalam nominasi program Sekolah Penggerak.
Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, bahwa tidak ada satu sekolah-pun dibawah naungan Dindik Kabupaten Malang yang turut dalam program itu. “Maaf saya belum tahu pasti, karena baru Selasa (2/2) kemarin ikut vidcon dengan Kemendikbud terkait Program Merdeka Belajar episode ketujuh menyangkut Sekolah Penggerak untuk 111 Kota/Kab se-Indonesia,” kata dia.
Lebih lanjut, Rahmat menyatakan bahwa tidak terlibatnya Kabupaten Malang dalam Program Sekolah Penggerak disebabkan oleh banyak faktor. “Tampaknya Kabupaten Malang untuk tahun 2021 ini belum termasuk dari 111 tersebut. Semoga di tahun mendatang, atau program serupa, kita bisa berpartisipasi,” tandas dia.
Kemendikbud telah membuka pendaftaran untuk kepala sekolah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terpilih untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak. Kepala sekolah yang mendaftar akan diseleksi untuk kemudian ditetapkan oleh tim panitia seleksi (pansel). Adapun kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut. Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas.
Lebih lanjut, terdaftar dalam data pokok pendidikan, membuat surat pernyataan yang menerangkan poin 1 di atas, melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif (jika dinyatakan lulus pada seleksi tahap 2). Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (doi)
