Pasca-resmi dihapuskannya Ujian Nasional (UN), penilaian budi pekerti menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan kelulusan siswa. Budi pekerti sendiri, dapat diartikan sebagai tingkah laku, watak, atau akhlak, sehingga dalam penilaian budi pekerti, lembaga pendidikan bakal berfokus pada pengamatan sikap maupun tingkah laku yang ditampilkan oleh setiap siswa pada proses pembelajaran.
Dra. Ella Faridati Zen, M.Pd, Kepala P2BK3A (Pusat Pengembangan Bimbingan Konseling Karier dan Kompetensi Akademik) Universitas Negeri Malang (UM) menjelaskan, bahwa budi pekerti merupakan tingkah laku yang dianggap baik, dan berkaitan erat dengan etika dan estetika. Etika merupakan aturan-aturan atau nilai-nilai dari tingkah laku, yang menentukan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.
“Etika lebih kepada aturan tidak tertulis. Jka tertulis di sekolah bisa dalam bentuk tata tertib. Sedang estetika, kaitannya dengan baik atau buruk. Seperti cara berpakaian, ada yang dianggap pantas (baik) dan juga ada yang dianggap buruk” tambahnya.
Disinggung masalah budi pekerti siswa sekolah, khususnya mereka yang duduk di bangku SMP, dia menuturkan bahwa budi pekerti harus sesuai dengan etika dan juga estetika yang berlaku dalam sebuah sekolah. Tidak melanggar aturan-aturan, baik tertulis seperti tata tertib maupun aturan tidak tertulis.
“Misal, dalam sekolah tadi ada tata tertib, maka tata tertib itu harus dilakukan. Kemudian yang tidak tertulis, bisa dilihat melalui tingkah laku yang ditanamkan secara langsung. Misal, cara siswa saat berhadapan dengan guru, harus mengucapkan salam, sapa, senyum dan sebagainya,” tambahnya
Dosen Jurusan Bimbingan Konseling FIP UM ini melanjutkan, penilaian budi pekerti didasarkan atas nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Nilai-nilai yang sudah disepaki juga diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis pada hubungan interpersonal, antar orang satu dengan lainnya.
Ella menambahkan, terkait dengan penilaian pasti akan dikembangkan dengan indikator-indikator yang berasal dari nilai yang berlaku dalam sebuah sekolah. Memang dalam penilaian budi pekerti, akan sangat subjektif, sehingga perlu dikembangkan pada tolak ukur penilaian yang relatif objektif.
Bicara tentang tingkah laku belajar, Ella menuturkan setidaknya ada tiga penilaian yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika dulu lebih pada penekanan pada penilaian kognitif, yang diwujudkan dengan nilai pengetahuan. Sekarang diharapkan juga lebih menyentuh penilaian afektif dan psikomotoriknya, yang diwujudkan dengan penilaian sikap dan tingkah laku.
“Indikatornya bisa diturunkan dari nilai-nilai tadi. Sebenarnya budi pekerti ini
erat kaitannya dengan karakter, jadi sosok seperti apa yang diharapkan dan dihasilkan dari proses pendidikan. Jadi nantinya bisa diturunkan dari situ,” tandasnya
Lebih lanjut dia menyebutkan ada 18 karakter yang bisa digunakan sebagai indikator dalam penilaian budi pekerti.
Yakni karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan karakter tanggung jawab.
“Nantinya penilaian budi pekerti dalam tiap sekolah bakal berbeda, tergantung dengan lokal wisdomnya Karena dengan tidak adanya UN, penilaian diserahkan ke sekolah, sehingga nantinya sekolah bakal memiliki warna sendiri-sendiri,” papar Ella.
Dengan adanya penilaian budi pekerti, diharapkan sekolah mampu mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya pandai dalam hal pengetahuan atau intelektual. Tetapi juga cerdas secara spiritual hingga cerdas secara sosial, sehingga bisa berguna untuk kesejahteraan bersama.
“Dengan penentuan penilaian kelulusan siswa, salah satunya dengan budi pekerti, saya kira penaliannya menjadi utuh ke semua aspek. Baik kognitif, afektif, hingga psikomotoriknya. Dengan demikian penilaiannya, bisa benar-benar mengevaluasi sosok utuh dari para siswa,” ungkapnya kepada Inspirasi Pendidikan. (was)
