Di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, wilayah tak selalu berarti kewenangan ekonomi
Pada Rabu, 22 April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Simposium PT SMI di Jakarta melontarkan pertanyaan yang terdengar sederhana: mengapa kapal yang melintasi Selat Malaka tidak dikenakan biaya, padahal Indonesia berada di salah satu jalur perdagangan dan energi paling strategis di dunia? Dalam logika paling dasar, gagasan ini terasa masuk akal.
Namun, dua hari kemudian, pada 24 April 2026, pernyataan tersebut diluruskan bukan dalam konteks kebijakan yang akan dijalankan. Di titik ini, fokus tidak lagi pada bisa atau tidaknya kebijakan diterapkan, melainkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa sesuatu yang tampak logis justru tidak dapat dilakukan?
Potensi Besar yang Tak Sepenuhnya Bisa Dimiliki
Selat Malaka merupakan salah satu simpul terpenting dalam sistem perdagangan global. Setiap tahun, sekitar 80.000 kapal melintasi jalur ini, membawa hampir sepertiga arus perdagangan minyak dunia dan menopang sekitar seperempat perdagangan global. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari betapa vitalnya jalur ini dalam menjaga kelancaran ekonomi dunia.
Lebih dari itu, Selat Malaka juga berfungsi sebagai penghubung utama antara pusat-pusat produksi di Asia Timur dengan pasar global. Gangguan kecil saja di jalur ini dapat berdampak luas terhadap harga energi, distribusi barang, hingga stabilitas ekonomi regional. Dalam konteks ini, Selat Malaka tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi bagi sistem ekonomi global secara keseluruhan.
Baca Juga:
Rupiah di Ambang Rp 17.300: Alarm Nyata atau Sekadar Gejolak Sementara?
Di titik inilah pertanyaan tentang pemanfaatan ekonomi menjadi semakin relevan. Aktivitas dalam skala sebesar ini secara intuitif menciptakan ekspektasi bahwa negara yang berada di jalur tersebut memiliki ruang untuk memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan.
Namun, realitas tidak selalu berjalan sejalan dengan intuisi. Besarnya potensi tidak serta-merta berarti besarnya kendali. Di sinilah paradoks mulai terbentuk antara apa yang terlihat secara ekonomi dan apa yang dimungkinkan secara sistem.
Ketika Logika Ekonomi Terasa Terlalu Sederhana
Secara konseptual, gagasan untuk memonetisasi jalur strategis memiliki dasar yang kuat. Dalam banyak praktik internasional, posisi geografis yang strategis memang sering kali diterjemahkan menjadi keunggulan ekonomi. Negara-negara yang berada di titik-titik penting perdagangan global umumnya mampu mengoptimalkan posisinya melalui berbagai mekanisme, mulai dari layanan pelabuhan hingga pengelolaan jalur logistik.
Dengan lalu lintas mencapai puluhan ribu kapal per tahun, logika tersebut terasa semakin masuk akal. Arus barang dan energi yang melintas bukan hanya besar dalam volume, tetapi juga tinggi dalam nilai ekonomi. Dalam perspektif sederhana, aktivitas sebesar ini seharusnya membuka ruang bagi negara untuk memperoleh penerimaan tambahan.
Jika dilihat secara hipotetis, potensi tersebut memang tidak kecil. Dengan sekitar 80.000 kapal yang melintas setiap tahun, bahkan pungutan dalam skala sangat terbatas sekalipun secara matematis dapat menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan.
Jika dibandingkan dengan praktik global, intuisi tersebut menjadi semakin mudah dipahami. Jalur pelayaran internasional yang berada dalam kendali penuh suatu negara dapat menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Dalam konteks ini, wajar jika muncul pertanyaan publik: dengan lalu lintas yang bahkan lebih padat, mengapa Selat Malaka tidak dapat memberikan manfaat ekonomi langsung yang serupa?
Namun, justru di titik inilah batas mulai terlihat. Selat Malaka tidak berada dalam posisi hukum yang sama dengan kanal-kanal tersebut. Apa yang mungkin dilakukan di satu tempat, tidak serta-merta dapat diterapkan di tempat lain.
Batas yang Tak Bisa Ditembus oleh Kebijakan Nasional
Ketika wacana tersebut diuji dalam kerangka hukum internasional, batasnya menjadi jauh lebih tegas daripada yang tampak di permukaan. Dalam rezim United Nations Convention on the Law of the Sea, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tunduk pada prinsip transit passage yang menjamin kebebasan lintas bagi kapal dari berbagai negara.
Prinsip ini bukan sekadar norma hukum, melainkan fondasi dari sistem pelayaran global modern. Ia dirancang untuk memastikan bahwa jalur-jalur strategis tetap terbuka, tidak terfragmentasi oleh kepentingan nasional, dan tidak dimonopoli oleh satu negara. Dengan kata lain, stabilitas perdagangan global justru bergantung pada pembatasan kewenangan negara di titik-titik paling strategisnya.
Implikasinya menjadi jelas, negara pesisir tidak memiliki keleluasaan penuh untuk mengenakan tarif terhadap kapal yang melintas. Upaya untuk melakukan itu tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan hukum internasional, tetapi juga dapat memicu ketegangan dalam sistem yang selama ini bergantung pada keterbukaan dan kepastian.
Di sinilah perbedaan mendasar itu muncul. Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan potensi, melainkan pada batasan yang secara sengaja dibangun oleh sistem global itu sendiri. Selat Malaka memang berada dalam wilayah kedaulatan, tetapi fungsinya telah melampaui batas-batas nasional. Ia bukan lagi sekadar ruang geografis, melainkan bagian dari infrastruktur bersama yang tidak dapat diatur secara sepihak.
Jalur Nasional, Kepentingan Internasional
Batas hukum tersebut tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh realitas geopolitik yang membuat Selat Malaka menjadi kepentingan banyak negara sekaligus. Jalur ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara yang bergantung pada kelancaran arus energi dan perdagangan global.
Dengan sekitar seperempat perdagangan dunia melewati kawasan ini, setiap gangguan sekecil apa pun dapat menimbulkan efek berantai yang meluas. Dalam konteks seperti ini, stabilitas menjadi prioritas utama, dan setiap upaya perubahan kebijakan akan selalu dilihat dalam kerangka dampaknya terhadap sistem global.
Di sinilah Selat Malaka menunjukkan karakter uniknya: secara hukum berada dalam yurisdiksi nasional, tetapi secara strategis berada dalam pengawasan kepentingan internasional. Ia adalah ruang yang secara bersamaan dimiliki, digunakan, dan dijaga oleh banyak pihak.
Interaksi kepentingan ini menciptakan batas yang tidak tertulis, tetapi sangat nyata. Keputusan yang tampak rasional dari sudut pandang nasional dapat berubah menjadi persoalan kompleks ketika ditempatkan dalam konteks global.
Kedaulatan yang Tidak Selalu Berarti Kendali
Wacana yang muncul pada April 2026 pada akhirnya membuka satu refleksi yang lebih dalam: bagaimana sebenarnya kedaulatan bekerja dalam dunia yang semakin saling terhubung. Apa yang selama ini dipahami sebagai hak penuh atas wilayah perlahan berhadapan dengan realitas baru, di mana batas-batas formal tidak selalu sejalan dengan ruang kendali yang nyata.
Dalam ekonomi global modern, kedaulatan tidak lagi berarti kebebasan absolut. Ia berjalan berdampingan dengan keterikatan pada aturan, kesepakatan, dan kepentingan yang melampaui batas negara. Dalam banyak kasus, justru di titik-titik paling strategis, ruang gerak nasional menjadi paling terbatas.
Selat Malaka menjadi contoh paling nyata dari paradoks tersebut: potensi ekonominya besar bahkan sangat besar namun akses terhadap potensi itu tidak sepenuhnya berada dalam kendali nasional. Di sinilah ketegangan antara logika ekonomi dan realitas global menjadi tidak terhindarkan.
Bagi banyak orang, pertanyaan tentang mengapa Selat Malaka tidak dapat dimonetisasi mungkin terdengar sederhana. Namun di balik pertanyaan itu, tersimpan realitas yang jauh lebih kompleks tentang batas-batas yang tidak selalu terlihat, tetapi nyata dalam menentukan sejauh mana sebuah negara dapat bertindak.
Selat Malaka bukan hanya tentang jalur pelayaran atau potensi ekonomi yang melintas di atasnya. Ia adalah cermin dari bagaimana dunia bekerja hari ini: ketika kepentingan global bertemu dengan batas nasional, dan ketika kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemilik wilayahnya.
Di situlah pelajaran terpentingnya: dalam dunia yang saling terhubung, batas antara kepemilikan dan kendali tidak selalu berjalan berbarengan. Apa yang secara tampak berada dalam wilayah kita, tidak sepenuhnya tunduk pada kehendak kita. Sebab yang tampak berada dalam genggaman belum tentu sepenuhnya menjadi kepemilikan.
REFERENSI & SUMBER DATA
Detik.com – Tiru Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal di Selat Malaka (22 April 2026)
CNNIndonesia.com – Purbaya Tegaskan Tak Ada Rencana Pungut Pajak Kapal di Selat Malaka (24 April 2026)
Kumparan.com – Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka, seperti di Selat Hormuz (22 April 2026)
Kompas.com – Malaysia dan Singapura Tolak Wacana RI Pungut Tarif Kapal di Selat Malaka (23 April 2026)
Tirto.id – Indonesia, Malaysia, dan Singapura Tolak Pungutan di Selat Malaka (24 April 2026)
Kumparan.com – Singapura dan Malaysia Tolak Pajak Selat Malaka (24 April 2026)
TVOneNews.com – Purbaya Usul Kapal di Selat Malaka Dipajaki, Menlu Tegaskan Indonesia Taat UNCLOS (24 April 2026)
United Nations – United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
U.S. Energy Information Administration (EIA) – World Oil Transit Chokepoints: Malacca Strait
World Bank – Shipping and Ports (Global Trade Data)
Total Kunjungan: 367
