Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hingga kini terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya melalui Sekolah Penggerak.
Waka Kurikulum MA Al Islahiyah Singosari, Mighfar Absol, M.Pd, menegaskan pelaksanaan program Sekolah Penggerak ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Persoalannya, adalah bagaimana program ini diimplementasikan.
“Tentu masalah itu sangat urgen untuk disosialisasikan ke semua pihak. Baik ke masyarakat, pendidik maupun pemerintah daerah (pemda), agar selebihnya bisa menekan miskomunikasi atau kesalahpahaman yang sekiranya bisa berpotensi menghambat program Sekolah Penggerak itu sendiri,” kata Mighfar.
Logis adanya, lanjut dia, jika berbagai terobosan dan inovasi di sektor pendidikan demi peningkatan mutunya hingga kinipun terus dikembangkan pemerintah. “Termasuk halnya peran pemerintah dalam hal ini Mendikbud Nadiem Makarim yang tengah aktif mengusung peluncuran Merdeka Belajar yang merupakan episode ketujuh yang mengusung agenda mewujudkan Program Sekolah Penggerak,” imbuh dia.
Mighfar menambahkan, melalui program itu diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan mutu pendidikan di seluruh daerah. Selebihnya, program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia melalui Profil Pelajar Pancasila.
“Program itu akan mempercepat transformasi pendidikan di daerah, sehingga posisinya sangat penting sebagai tempat untuk saling berkonsultasi merujuk pada kearifan lokal masing-masing daerah, sehingga sekolah lebih terinspirasi dalam melakukan perubahan,” paparnya.
Berangkat dari agenda itu, lanjut Mighfar, maka menjadi urgen adanya bagi pemda untuk bisa memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi atau pelaksanaan dari program Sekolah Penggerak itu secara menyeluruh. Untuk selanjutnya membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud.
“Memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan. Untuk itu, peran serta dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan dalam implementasinya. Disinilah poin pemerintah daerah harus berkoordinasi optimal dengan berbagai pihak yang mendukung,” tandas dia. (doi)
